Mengapa Koperasi Stag?

Di usianya yang sudah lansia, jika diibaratkan manusia, 62 tahun, koperasi masih jalan di tempat. Bahkan, saat peringatan ultahnya ke 56 era Presiden Megawati, perkembangan koperasi ibarat keong, jalannya pelan sekali.
Kini, setelah enam tahun berlalu, tidak banyak perubahan berarti dalam perkembangan koperasi di tanah air. Kondisi koperasi masih seperti dulu. Sebagian besar skala usahanya kecil. Hanya sedikit yang bisnisnya berskala besar. Jika ditelisik lebih dalam lagi, dari jumlah koperasi yang terbilang besar, hanya sebagian kecil yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip koperasi seperti koperasi kredit atau credit union. Kopdit
Celakanya, koperasi yang bisnisnya berskala menengah besar itu sebagian besar menyimpang dari koridor koperasi. Sehingga, muncul pertanyaan dari pejabat pemerintah, mengapa koperasi yang keluar dari jatidiri malah yang maju? Nah lho?
Jika dilihat dari perkembangan koperasi di tanah air, tentu tidak terlepas dari keberpihakan pemerintah. Keberpihakan pemerintah ke koperasi,tidak diartikan seperti yang diklaim pemerintah sekarang, memberikan anggaran untuk koperasi lewat Dekopin. Ataupun program pemberdayaan koperasi melalui perkuatan modal seperti KUR, Perkassa, P3KUM ataupun dana bergulir lain. Karena, jika tidak hati-hati, program perkuatan malah menjadi senjata makan tuan bagi kemajuan koperasi. Sejatinya koperasi memiliki prinsip otonomi, menolong diri sendiri, dan memperkuat modal dari dalam yakni melalui simpanan anggota. Justru, dengan adanya bantuan modal yang didesain secara serampangan, pemerintah secara tidak langsung telah membunuh kemandirian koperasi. Selain itu, adanya bantuan modal ke koperasi telah memunculkan koperasi jadi-jadian yang motifnya hanya minta belas kasihan dan digunakan untuk kepentingan sekelompok pengurus. Karena, dari awal berdiri sudah mengincar bantuan pemerintah. Mungkin bisa dikatakan ‘koperasi proyek’ atau ‘koperasi merpati’ seperti yang lazim disebut berbagai kalangan selama ini.
Keberpihakan pemerintah ke koperasi selama ini sangat minim, kendati Indonesia memiliki Kementerian Koperasi. Mengapa demikian? Menarik menyimak penuturan Revrisond Baswir, ekonom UGM beberapa waktu lalu menyangkut soal ini. “Koperasi tidak maju, karena pemerintah salah kaprah. Kementerian Koperasi pun demikian. Diisi oleh orang-orang yang tidak tahu koperasi. Mengapa SDMnya tidak tahu koperasi? Karena mereka dibesarkan dalam mindset koperasi yang salah. Sehingga, kebijakan yang dihasilkan pun tidak tepat. Bagaimana koperasi bisa maju, kalau kebijakan-kebijakannya lebih cenderung berorientasi proyek,” tegasnya.
Ada sebagian kalangan yang menganjurkan koperasi dibina Departemen teknis terkait. Hal ini juga pernah disampaikan tokoh koperasi, Sularso dalam sebuah diskusi. “Seharusnya koperasi pertanian ada di bawah Departemen Pertanian,” tegasnya.
Untuk mengembangkan koperasi, ekonom ECONIT Dr. Hendri Saparini P.hD menganjurkan pemerintah mengeluarkan kebijakan struktural dan pendukung. “Ada beberapa sektor yang memang diprioritaskan bagi koperasi. Seperti di Jepang, pertanian dikuasai koperasi. Bahkan, pantai di sana juga dikapling-kapling. Siapa pemilik kapling itu, ya koperasi. Selain itu juga perlu dukungan infrasturktur yang memadai. Sehingga kegiatan ekonomi koperasi bisa berjalan baik. Hal yang tak kalah penting adalah adanya pembiayaan pemerintah untuk kopeasi lewat bank koperasi,” jelasnya panjang lebar.
Langkah lain untuk mengembangkan koperasi menurut Revrisond, adalah dengan mengamandemen UUD Pasal 33 dan Undang-undang Penanaman Modal Asing. “Dengan dihilangkannya kata koperasi di Pasal 33, koperasi sebenarnya sudah mati,” tegasnya. Yang membuat Revrisond miris, saat ini kebanyakan koperasi keluar dari jatidirinya. “Salh satu contohnya keanggotaan di tubuh koperasi fungsional. Anggotanya dibatasi dari lingkungan kerjanya. Ini bertentangan dengan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela.” Revrisond juga mengkritisi bisnis yang dikelola kebanyakan koperasi sekarang. “Bisnisnya simpan pinjam, dan sebagian besar untuk kegiatan konsumtif. Koperasi tidak berusaha mengarahkan kredit untuk produktif. Akhirnya, koperasi seperti kartu kredit, atau koperasi sudah berubah fungsi menjadi alat kapitalis,” paparnya.
Sehingga, kualitas SDM dan mismanajemen yang selama ini dituding sebagai biang kerok mandegnya koperasi hanyalah imbas dari salah kaprah pengembangan koperasi oleh pemerintah. Dari dulu hingga sekarang, koperasi lebih lekat dengan politik ketimbang instansi bisnis yang berwatak sosial. Sehingga, sangat wajar jika kondisi koperasi seperti sekarang.

2 thoughts on “Mengapa Koperasi Stag?

  1. Menurut Anda, jika koperasi (terutama kop. Simpan pinjam) dimajukan oleh pemerintah, masihkah kita memerlukan bank? Krn fungsi KSP itu kan mirip bank, bahkan lebih riil dan sesuai dg UUD.

    • Bank tetap diperlukan, karena pelayanan koperasi sesuai dengan jatidirinya, terbatas pada anggota. Sehingga, masyarakat yang belum menjadi anggota tidak bisa dilayani. Bahkan, koperasi juga perlu sebuah lembaga bank koperasi yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan anggota koperasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s