“Kompetensi Suatu Kebutuhan”


Hari-hari Setyo Heriyanto disibukkan dengan urusan sertifikasi kompetensi SDM koperasi atau SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Maklum, laki-laki berdarah Jawa ini didapuk menjadi Ketua LSP KJK (Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan). Demi sertifikasi, Setyo marathon berkeliling daerah mensosialisasikan urgensi kompetensi SDM dalam format workshop.

“Agar peserta tidak jenuh,” ujarnya di suatu pagi cerah di ruang kerjanya berpendingin di Gedung TPP KUKM, Jalan MT Haryono, Jakarta. Dari sosialisasi inilah, frame berpikir sebagian gerakan berubah.  “Sebelum ikut sosialisasi bilang sertifikasi mahal, setelah ketemu saya dan paham berubah pemikirannya menjadi kompetensi suatu kebutuhan,” jelas Setyo sumringah seraya menambahkan,”Kompetensi suatu kebutuhan.”

Pria berkacamata ini antusias memberikan gambaran detail program sertifikasi. “Kalau saya diajak berbicara tentang sertifikasi, saya senang. Ditanya bangun tidur pun siap, tak masalah,” kata dia terkekeh.

Sejarah LSP KJK

“Ada tiga penjuru yang bisa menunjukkan koperasi jasa keuangan (KJK) atau koperasi simpan pinjam (KSP) kinerjanya bagus yaitu rating untuk mengukur lembaga, penilaian kesehatan untuk usaha, dan sertikasi profesi untuk mengukur kapabilitas manusia yang menjadi pengelola koperasi. Yang belum ada selama ini sertifikasi kompetensi profesi,” jelas Setyo.

Oleh karena itu, tahun 2005 penyusunan standar kompetensi dimulai dengan mengadakan konvensi, diikuti sekitar 150 manajer koperasi dari tanah air. Mereka merumuskan dan menetapkan standar, disahkan Menteri Tenaga Kerja. Dan, pada April 2007 didirikan lembaga ini (LSP KJK) yang berkantor di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Tujuan LSP KJK ini, kata Setyo, untuk meningkatkan kualitas SDM, kualitas pengelolaan, kemampuan pelayanan, dan kepercayaan lembaga keuangan lain atau perbankan. “Intinya membuat pengelola kompeten. Namanya kompeten itu, orang tsb tahu pekerjannya, menyelesaikan tugas tepat waktu, menguasai pengetahuan, keterampilan, mampu menerapkan keterampilan, dan teknologi.”

Meski diprioritaskan untuk KJK, tetapi sertifikasi juga dibutuhkan pengelola di koperasi yang memiliki unit simpan pinjam (USP). “Karena, jasa keuangan itu masuk sektor moneter. Yaitu mengelola asset yang sangat likuid, mudah hilang, mudah diselewengkan. Jadi pengelolanya harus kompeten,” dalih Setyo.

Setelah LSP berdiri, program sertifikasi langsung dilaksanakan. “Begitu LSP dibentuk, langsung melakukan uji sertifikasi,  April 2007,” kata Setyo. Mengingat program baru, wajar jika sebagian kalangan kurang meresponsnya. “Kalau orang memandang dari sertifikasinya saja akan terasa berat. Tapi kalau dari manfaatnya di kemudian hari, benefit-nya lebih besar. Karena pekerjanya kompeten,” jelasnya.

Sehingga, untuk merubah pemahaman harus melalui sosialisasi. Sampai sekarang terus sosialisasi ke gerakan koperasi, induk, dan koperasi nasional. Sosialisasi berfungsi untuk menanamkan pemahaman bahwa kompetensi suatu kebutuhan terutama KJK.

Sebagian pegiat koperasi juga menganggap biaya sertifikasi menjadi beban. “Seharusnya tidak ada masalah dengan biaya. Misalnya biaya diklat manajer Rp 4 juta, uji Rp 2,5 juta, totalnya Rp 6,5 juta. Boleh saja bilang mahal. Tapi kredit macet atau nunggak 30% karena dikelola orang yang tidak kompeten pengurus koperasi tidak pernah bilang mahal,” kata Setyo gemas.

Biaya Sertifikasi

Menurut Setyo, biaya uji tergantung unit kompetensi yang diujikan. Untuk biaya diklat, besarnya berbeda-beda, tergantung lembaga diklat profesi (LDP) dan tempat diklat. Biaya uji sertifikasi untuk kasir (level II) Rp 1,25 juta, juru survey, tagih, juru buku, dan customer service (level 3) Rp 1,5 juta, analis pinjaman/pembiayaan, petugas pengendalian intern (level 4) Rp  1,75 juta, kabag pinjaman atau pembiayaan, kabag dana, dan kabag akuntansi (level 5) Rp 2 juta, manajer atau kepala cabang (level 6) Rp 2,5 juta. Sedangkan level 7 yaitu general manager (GM) Rp 4,5 juta. Konsultan koperasi (level 8) biaya uji Rp 7,5 juta.

Nah, mengenai lama diklat, sangat variatif tergantung posisinya. “Waktu diklat dan ujian bagi kasir selama empat hari. Juru buku diklat tiga hari diklat, ujian dua hari. Waktu diklat kabag empat hari dan ujian dua hari. Sedangkan manajer, diklat lima hari dan ujian tiga hari.”

Meski biayanya lumayan, dari tahun 2007 hingga sekarang (Februari 2010) yang ikut ujian kata Setyo sekitar 700 manajer dari Kopdit, KJKS, KSP, dan koperasi yang memiliki USP.

Uniknya lagi, ada sebagian peserta sertifikasi berasal dari koperasi kecil atau baru berdiri di Jawa Timur. “Karena mereka membutuhkan sertifikasi itu. Jadi standarnya itu satu kesatuan, memulai sampai mengakhiri pekerjaan. “

Berita sedihnya, dari 700 orang yang lulus hanya 17,8%. “Tapi yang full competence (lulus) sekitar 125 orang. Maksudnya mereka lulus 11 unit kompetensi sekaligus,” jelas Setyo. Dikatakan Setyo, salah satu sebab banyaknya peserta yang tidak lulus karena selama ini mereka bekerja tanpa standar. “Seharusnya, koperasi berdiri sudah ada standar, sehingga bisa langsung jalan. Yang terjadi sekarang, banyak koperasi berdiri, berjalan di area bawah standar.”

Nah, setelah manajer atau pengelola koperasi lulus sertifikasi, kata Setyo, akan terjadi perubahan. Intinya terjadi peningkatan kinerja. Misalnya, manajer yang dulunya tidak bisa menyusun rencana strategis sekarang bisa. Selain itu juga ybs mampu menyusun peraturan-peraturan khusus internal, bisa menjadi motivator untuk memotivasi karyawan, bisa mengawasi anak buah, bisa membuat perjanjian kredit, perjanjian pengikatan agunan, bisa mengamankan asset dan infrastruktur, bisa menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan lain, mengerti negosiasi. Karena negosiasi penting bagi manajer dalam menetapkan pinjaman, menetapkan suku bunga. Selain itu juga bisa presentasi,” jelas Setyo.

Selain itu, sertifikasi juga meningkatkan kepercayaan bank. “Di Wonosobo, ada koperasi yang manajernya bersertifikat, waktu mengajukan kredit ke bank tidak dikenakan agunan. Tapi, ini baru diakui beberapa bank,” ujarnya.

Selain memberikan benefit bagi lembaga, sertifikasi juga menambah nilai diri pengelola. “Kalau kinerjanya bagus, salary akan mengikuti,” jelas Setyo. Selain itu, peluang bekerja di koperasi yang bagus juga terbuka lebar.  “Sertifikasi ini diakui koperasi. Karena yang membuat juga mereka sendiri mewakili induk-induk koperasi seperti Inkowan, IKSP, Inkopdit, IKP-RI, KJKS.”