Tujuh Tugas Koperasi

Menurut Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta, tugas koperasi ada tujuh. Hal ini beliau sampaikan dalam Pidato Bung Hatta di radio (11 Juli 1947) dalam rangka peringatan hari koperasi pertama, 12 Juli 1947. Adapun tujuh tugas koperasi itu antara lain:

1. Memperbanyak produksi, terutama produksi barang makanan, kerajinan, dan pertukangan yang diperlukan rakyat dalam rumah tangganya;
2. Memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan rakyat.
3. Memperbaiki distribusi, pembagian barang kepada rakyat;
4. Memperbaiki harga yang menguntungkan bagi masyarakat;
5. Menyingkirkan penghisapan dari lintah darat, pelenyapan sistim ijon, dan rentenir;
6. Memperkuat pemupukan modal dengan menggiatkan kegiatan menyimpan;
7. Memelihara lumbung simpanan padi, mendorong tiap-tiap desa menghidupkan kembali lumbung desa, diperbarui sesuai tuntutan jaman. Sistem lumbung ini menjadi alat menyesuaikan produksi dan konsumsi sepanjang masa dan juga menjadi alat penjaga penetapan harga padi.

Setelah mencermati tujuh tugas koperasi yang disampaikan founding father kita, agaknya koperasi pertanian dan pemasaran lebih banyak menjawab tujuh tugas tersebut. Sayangnya, dua koperasi tersebut tidak berkembang di tanah air.

Eksekutif Koperasi: Pengurus atau Manajemen?

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar koperasi di tanah air dikelola oleh pengurus koperasi yang merupakan anggota koperasi. Koperasi yang mempercayakan pengelolaan koperasi kepada tim manajemen masih bisa dihitung dengan jari. Kebanyakan pengurus nyemplung mengelola koperasi karena beragam alasan, mulai dari efisiensi biaya hingga takut terjadi penyimpangan dana jika dipercayakan ke manajemen.

Sebagai pengelola koperasi, hal yang diutamakan oleh eksekutif adalah kompetensi dan profesionalitas. Bukan masalah ybs berasal dari anggota atau bukan. Sehingga, sudah seharusnya eksekutif atau pengelola koperasi diisi oleh tenaga profesional yang mempunyai kemampuan manajerial. Proses rekrutmen eksekutif pun harus jelas dan transparan seperti di lembaga usaha lain.

Bagaimana posisi pengurus? Sebagai pemilik koperasi, karena merupakan anggota, pengurus berperan sebagai pengawas koperasi. Tugasnya melakukan pengawasan dan monitoring terhadap koperasinya. Selain itu, tugas pengurus adalah menetapkan kebijakan koperasi. Tentunya ini terkait dengan dengan tugasnya sebagai wakil anggota. Sehingga, tugas pengurus adalah mewakili anggota bukan mengelola koperasi. Kalaupun pengurus ‘terpaksa’ mengelola koperasi, maka ybs harus memiliki kemampuan manajerial di bidangnya.

SHU tidak dibagi? Biasa aja lagi

Salah satu perbedaan menyolok di koperasi dan perusahaan adalah pembagian keuntungan. Jika di perusahaan dinamakan deviden, di koperasi namanya sisa hasil usaha (SHU). Deviden perusahaan tidak selalu dibagikan tiap tahun, karena digunakan untuk menambah modal atau kapital perusahaan. Bagaimana dengan sisa hasil usaha di koperasi? Sepertinya tidak demikian.

Mayoritas anggota koperasi menginginkan SHU tiap tahun harus dibagi. Jika SHU tidak dibagi, anggota pun protes, meski, saat itu koperasinya kekurangan modal. Hal umum yang kerap terjadi, kala koperasi minus modal, anggota dan pengurus koperasi lebih memilih meminjam modal dari luar. Sementara SHU tetap dibagikan.

Bahkan, SHU pun sering dipaksakan dan dibagikan, padahal koperasi ybs merugi. Nah, darimana uang SHU itu? Yang pasti, SHU itu bukan murni dari keuntungan koperasi. Mungkin diambil dari dana sosial, dana pendidikan anggota, atau jangan-jangan malah cadangan.

Mengapa SHU tetap dibagi, padahal koperasi sedang tekor? Ternyata, selain anggota yang ngotot menginginkan SHU tiap tahun dibagi, pengurus juga ikut ambil bagian. Kini, berkembang tren bahwa untuk mengukur kinerja koperasi, lihat saja perolehan SHU-nya dan pembagian SHU ke anggota. Bahkan, pengurus koperasi akan merasa gagal dan malu, jika perolehan SHU turun. Dalam bisnis, hal tersebut biasa saja. Namanya bisnis, pasang surut hal wajar. Demikian pula SHU. Kalau bisnis koperasi jelas sedang merugi, kok  malah membagikan keuntungan alias SHU? Jelas hal ini tidak masuk akal. Anehnya, anggota koperasi juga tidak mau tahu, darimana uang SHU berasal padahal mereka tahu koperasinya sedang rugi.

Koperasi jelas berbeda dengan perusahaan yang semata mengejar keuntungan. Kalau lembaga yang semata mengejar keuntungan saja bisa menahan keuntungan atau tidak membagikan keuntungan karena sedang merugi, mengapa koperasi yang jelas-jelas berwatak sosial dan seharusnya lebih mementingkan pelayanan, malah ’memaksa’ harus membagikan keuntungan tiap tahun?

Jika koperasi sedang merugi atau membutuhkan modal, bisa saja koperasi ybs tidak memberikan SHU. SHU yang ada ditahan untuk perkuatan modal. Ada juga yang mempraktekkan, sebagian SHU dibagi, dan sebagian kecil ditahan. Fungsinya, sebagai dana darurat kalau koperasi kekurangan modal. Selain itu, SHU ditahan tersebut jika bisa digunakan sebagai cadangan SHU tahun depan jika performa bisnis koperasi menurun, sementara anggota menuntut pembagian SHU.

Sudah saatnya kita merubah mindset bahwa SHU tidak harus dibagi tiap tahun. Demikian pula pemahaman bahwa kenaikan SHU menjadi satu-satunya indikasi kemajuan sebuah koperasi. Untuk merubah mindset ini memang tidak mudah, tapi bukan hal yang tidak mungkin. Koperasi bisa menyelenggarakan pendidikan anggota secara intensif untuk merubah mindset dan sense of belonging to anggota ke koperasi.

Sekali lagi, SHU bukan satu-satunya indikasi keberhasilan koperasi. Masih banyak faktor lain yang menjadi indikasi kemajuan performa koperasi. Kenaikan jumlah anggota, misalnya. Karena, koperasi merupakan kumpulan orang bukan modal. So, SHU ga mesti dibagi.

Rebutan Kue Ketua Dekopin Karena APBN?

Menggelitik menanggapi pertanyaan sesepuh koperasi Pak Asnawi Hasan. “Dekopin kita Dekopin beneran bukan?” Pertanyaan itu muncul sebagai respons kondisi Dekopin saat ini dengan dualisme kepemimpinan:Adi Sasono dan Nurdin Halid. Kendati, pemerintah telah menetapkan kepemimpinan Dekopin yang sah adalah Dekopin Adi Sasono. Secara de facto, Dekopin Adi Sasono didukung mayoritas anggota dan menjalankan program2 pengembangan koperasi dengan dana anggaran pemerintah mencapai ratusan miliar rupiah. Sementara secara de jure, Dekopin kepemimpinan Sri Edi Swasono yang saat ini diganti oleh Nurdin Halid lewat RA Juni lalu adalah Dekopin yang sah. Namun, secara de facto, Dekopin Sri-Edi Swasono tidak punya massa riil dan minim kegiatan pengembangan koperasi.
Beberapa pegiat koperasi mengaku, tidak berpihak ke kedua Dekopin. “Saya tidak memihak kemana-mana,” kata H. Sugiharto, Ketua KSU Tunas Jaya. Demikian juga yang diungkapkan Manajer Kopdit Melati RAY Susilo. “Saya tidak memihak Dekopin Pak Adi Sasono maupun Pak Sri Edi Swasono.”
Kedua pegiat koperasi itu sepakat, seharusnya Dekopin mandiri. “Coba buktikan, Pak Adi Sasono berani ga terus jalan tanpa APBN. Kalau butuh dana, iuran anggota yang harus digiatkan. Bukan tergantung pada APBN semata,” kata Ray.
Sebelum dualisme kepemimpinan memanas, Dekopin sudah ‘terbiasa’ dengan konflik. Banyak kalangan yang menuding APBN sebagai sumber konflik. Karena gerah dengan konflik Dekopin yang terus membara, sebagian anggota, terutama dari kalangan induk koperasi setuju kalau Dekopin mandiri, tidak tergantung APBN. Malangnya, keanggotaan induk koperasi dan suaranya di Dekopin hanya minoritas dibandingkan Dekopinwil.
Lucunya, APBN yang selama ini menjadi biang kerok konflik di Dekopin, dan manfaatnya tidak dirasakan oleh koperasi karena banyak program yang impelementasinya tidak jelas, malah diklaim pemerintah sebagai keberpihakan pemerintah ke koperasi. Hal ini diungkapkan oleh Sutrisno Iwantono. “Pemerintah merasa telah membantu koperasi, berpihak ke koperasi dengan dana APBN yang digulirkan ke Dekopin,” jelasnya. Padahal, dana APBN yang digunakan Dekopin, tidak menyentuh kepentingan koperasi, imbuhnya. “Bahkan, seharusnya bantuan APBN, atau kredit langsung diberikan ke anggota, jangan ke koperasi. Kalau anggotanya maju, koperasinya maju.”
Banyak kalangan juga percaya, dualisme kepemimpinan yang saat ini terjadi juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaan APBN. “Coba kalau APBN-nya tidak ada, masih pada rebutan untuk memimpin Dekopin?Saya rasa tidak,” kata H.Sugiharto.

Usulan ‘Mimpi’ Koperasi di Era Neolib

“Ini seperti makalah mimpi,” kata Asnawi Hasan di depan puluhan pegiat koperasi. Siang itu, pensiunan militer ‘berdarah’ koperasi memaparkan konsepnya berjudul Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Koperasi Indonesia Yang Kuat dan Mandiri” yang sedianya dijadikan rekomendasi ke pemerintahan mendatang. “Ini seperti mimpi. Dalam kondisi koperasi sekarang yang keleleran membicarakan koperasi kuat dan mandiri,”ujarnya. Induk koperasi kita beneran tidak, Dekopin kita beneran tidak, imbuhnya.
Secara garis besar, Asnawi menggarisbawahi ada sembilan elemen penting yang harus diperhatikan pemerintah. Pertama, pembangunan sektor koperasi dimana pemerintah menciptakan lingkungan kondusif bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi. Kedua, pemerintah berkonsultasi dengan koperasi dalam perumusan kebijakan. Ketiga, pemerintah men-support struktur institusional gerakan koperasi yang ramping dan efektif. Keempat, pemerintah mendorong dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan koperasi, mendukung pengembangan dan penerapan sistem pelatihan serta program yang memadai. Kelima,pemerintah mendorong dan mendukung pengembangan kepemimpinan koperasi yang berdedikasi. Keenam, pemerintah mensupport koperasi dalam membangun dan memperkuat sumber dayanya serta bantuan keuangan tanpa melanggar otonomi koperasi. Ketujuh, pemerintah mendukung jaringan bisnis koperasi sehingga bisa menjalankan kegiatan usaha secara profesional. Kedelapan, pembangunan citra, dimana pemerintah membantu koperasi dalam mempromosikan nilai, prinsip, dan semangat koperasi. Kesembilan, undang-undang yakni pemerintah berusaha mengundangkan UU koperasi yang progresif, sesuai jatidiri koperasi.

Optimis di Saat Krisis

Krisis global yang mulai melanda perekonomian dunia pada pertengahan tahun lalu, telah merambah cepat pada perkoperasian Indonesia. Sejumlah pegiat koperasi mengaku ada penurunan omset. Namun, banyak pula yang optimis bisa berkinerja lebih baik. “Kami anggap krisis sekarang sebagai peluang,” kata Sadari, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Jaya (Kowika Jaya). Ia optimis, target pendapatan tahun ini bisa achieve. Demikian juga Hj. Yoos Luthfi, Ketua Puskowanjati. “Saya yakin krisis ini tidak akan berpengaruh pada kinerja koperasi kami. Kenapa, anggota kami kebanyakan masyarakat kecil yang tidak bertransaksi dengan dolar. Usaha mereka juga tidak berorientasi ekspor,” ujarnya optimis. Lain halnya dengan Muhammad Guntur, Manajer Kopdit Sehati. Kendati yakin bisa melalui tahun ini dengan lebih baik, ia mengakui krisis telah berimbas pada kenaikan NPL di koperasinya. “Tidak terlalu besar, tapi harus serius diperhatikan,” ujarnya saat ditemui di kantornya yang berlokasi di Pejaten, Pasar Minggu, Jaksel beberapa waktu lalu. Ditambahkannya, anggota yang nunggak kebanyakan dikarenakan usahanya macet. “Ada yang menjadi pemulung. Berhubung sekarang kertas bekas tidak ada harganya, pendapatan mereka turun drastis. Begitupun juga barang bekas lain,” jelasnya. Selain pemulung, anggota yang terpukul dengan krisis sekarang adalah para sopir angkot. “Mereka mengatakan meskipun BBM turun penumpang tetap sepi. Jadi jatah nariknya juga berkurang,” ujarnya. Anggota lain yang angsurannya macet, menurutnya, karyawan yang kena PHK. “Dengan kondisi ini, kami menjadwal ulang pembayaran angsuran ,” jelas Guntur. Kendati angsuran ngadat, Guntur salut akan kesadaran anggotanya yang menginformasikan kesulitannya. “Mereka datang ke koperasi ngasih tahu kondisi keuangann usahanya. Dengan tahu jauh-jauh hari, kami bisa mengantisipasinya dari awal,” jelas pria berdarah Jawa ini. Kendati kondisi sekarang sulit, Guntur mengaku tahun ini Sehati akan lebih baik. “Penurunan kinerja tahun kemarin dikarenakan penurunan bunga pinjaman, padahal beban operasional koperasi meningkat,” ujarnya. Namun, bukan berarti dalam rangka mengejar kenaikan omset, Sehati akan jor-joran mengucurkan kredit. “Tahun ini kami tentu lebih selektif dong,” ujarnya. Penurunan omset juga dialami KSP Mitra Keluarga (Komiga) yang ngantor di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan. “Akhir Desember tahun lalu ada penurunan omset sekitar 10%-20%,”ujar Tugirin, MM, Ketua Komiga. Penurunan itu, menurutnya, disebabkan banyak buruh yang merupakan pelanggan pedagang warung makan yang menjadi calon anggota Komiga di-PHK. “Tapi, bukan hanya pedagang warung makan di sentra industri saja yang lesu. Pedagang warung makan di daerah Thamrin yang menjadi calon anggota kami juga mengalami penurunan penjualan,”jelas Tugirin. Kendati kinerjanya sempat turun, Tugirin mengaku optimis, tahun ini lebih baik. “Saya juga yakin target pendapatan akan tercapai,” ujarnya. Untuk itu, ia lebih aktif menggalang kerjasama dengan lembaga lain seperti BPR dan pemerintah. “Dengan strategi ini, saya yakin, 2009 lebih baik,” kata Tugirin.