Rampingkan Unit Usaha

Akibat performanya terus menurun, sebagian unit bisnis Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Dewi Sri” yang bernaung di bawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat terpaksa dipangkas. Seperti usaha agroestate yang ditutup pada 2002 karena dinilai gagal. Demikian juga usaha batu bata merah yang kini tinggal nama.

Bisnis penggemukan sapi adalah unit lain yang baru saja dilikuidasi. Bisnis ini semula kinerjanya lumayan, namun kemudian menurun dan akhirnya ditutup tahun lalu. Tahun ini, unit yang dirintis tahun 2007 ini hanya memelihara empat ekor sapi untuk dijual saat hari raya kurban. Unit lain yang ikut ditutup adalah kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama ini dihentikan karena dinilai kurang menguntungkan.

 Praktis bisnis yang dikelola Koperasi Dewi Sri saat ini adalah toko koperasi, foto copy, kredit sepeda motor, pembayaran listrik dan telepon online, serta bisnis andalan unit simpan pinjam (USP). Di luar USP, performa toko koperasi dan foto copy lumayan bagus. “Pendapatan niaga barang (toko koperasi) lumayan bagus karena koperasi melayani kredit notebook dan barang elektronik lain,” kata Ketua KP-RI Dewi Sri Ir. Yana Koryana MP.

Sayangnya, unit sepeda motor tidak bisa mengimbangi kinerja toko dan foto copy. Kinerja bisnis ini malah turun. Namun, penurunan ini, kata Yana, bukan karena kinerjan unit motor menurun ”Usaha motor menurun karena ada perubahan sistem perhitungan sesuai usulan anggota,” jelas Yana.

Kondisi stabil ditunjukkan USP yang kinerjanya terus meningkat. Tahun 2007 volume pinjaman sebesar Rp 1,4 miliar dan naik menjadi Rp 1,6 miliar (2008). Pendapatan pun terdongkrak naik. Sayangnya, naiknya jumlah pinjaman tidak diimbangi dengan modal koperasi.  Akhirnya, koperasi Dewi Sri pun pinjam ke bank. Padahal, pengurus dan manajemen sudah berusaha memenuhi kebutuhan pinjaman dengan simpanan anggota. ”Simpanan anggota menjadi modal utama kegiatan koperasi,” jelas Yana. Namun apa daya, kala kebutuhan pinjaman mendesak, akhirnya modal luar menjadi jalan keluar.

Ambil Alih Kemudi

Melihat perkembangan unit bisnis kelolaan mitra berjalan lamban, Primer Koperasi Angkatan Darat Pusat Persenjataan Infanteri (Pussenif) memutuskan mengambilalih kemudi. Pasca take over, ada unit yang berkinerja lebih baik, namun ada pula yang menurun.

           Perjalanan bisnis seumpama sebuah kapal yang kerap didera gelombang dan angin topan. Untuk itu, diperlukan nahkoda mumpuni agar layar senantiasa terkembang. Adalah Pussenif, koperasi yang berlokasi di Jalan WR Supratman Bandung, Jawa Barat, selama ini mempercayakan pengelolaan sebagian unit bisnisnya kepada mitra. Namun, demi melihat kapal bisnisnya jalannya melamban, Pussenif tak tinggal diam. 

Unit pangkas rambut salah satunya. Sebelumnya, unit usaha ini berjalan lumayan. Namun, belakangan kinerjanya menurun. Akhirnya, tahun ini Pussenif turun gunung dengan mengelola bisnisnya sendiri. ”Kami berharap kinerja unit ini lebih baik setelah kami ambil alih,” kata Suprijatna, S.Sos, Ketua Pussenif.

Bisnis lain yang di-take over adalah car wash alias cuci mobil. Unit ini naik kelas pasca diambil alih koperasi. Hal ini terlihat dari meningkatnya pendapatan. Pussenif juga mengambilalih unit toko yang sebelumnya sekitar tahun 2007 dipercayakan pada pewaralaba OMI. Alasan Pussenif menjalin kerjasama dengan salah satu pewaralaba ritel di Indonesia ini sama dengan koperasi lain. Performa waserda koperasi terus menurun di tengah kepungan ritel moderen dan tuntutan konsumen yang kian tinggi.

Indikasinya, partisipasi anggota bertransaksi rendah yakni hanya sekitar 40% anggota yang berbelanja di toko koperasi. Tak pelak lagi, omset toko pun terjun bebas. Sebenarnya, pengelola koperasi tidak berpangku tangan melihat fenomena ini. Terobosan seperti melakukan promo harga ke anggota pun telah dilakukan. Bahkan, strategi wajib belanja di toko koperasi dengan sistem potong gaji Rp 100 ribu per bulan pun ditempuh. Apa daya, anggota punya banyak pilihan. Alhasil, strategi ini kurang membuahkan hasil.

Melihat perkembangan toko yang kurang menggembirakan, akhirnya toko koperasi dikawinkan dengan konsep ritel moderen ala OMI. Selama kerjasama terjalin, pemasaran juga tetap dilakukan seperti memberi hadiah bagi anggota yang berbelanja paling banyak di koperasi. Selain itu, harga di toko koperasi pun diusahakan bersaing dengan ritel lain.

Hasilnya, setelah setahun berjalan, ada tanda-tanda perubahan yang menunjukkan ke arah kemajuan. Terbukti dengan pencapaian pendapatan yang melebihi target dari Rp 75 juta yang ditargetkan, tercapai Rp 166,1 juta atau terealisasi 121,5%.

Namun, kerjasama dengan OMI itu akhirnya harus berakhir juga tahun lalu ketika Koperasi Pussenif memutuskan mengelola toko sendiri. Setelah diambil alih koperasi, kinerja unit toko ini terbilang masih lumayan, namun angkanya masih di bawah performa toko saat kerjasama dengan OMI. Hal itu bisa dilihat dari tidak tercapainya target pendapatan dari Rp 200 juta yang ditargetkan hanya terealisasi Rp 154,3 juta. Besaran pendapatan ini jumlahnya juga masih di bawah capaian pendapatan kala kerjasama dengan OMI dengan raihan pendapatan sebesar Rp 166,1 juta.

 Pasang Surut

            Semua unit bisnis yang pernah dikelola pihak lain dan kemudian dikelola sendiri koperasi Pussenif seperti gelombang air laut, pasang dan surut. Seperti usaha cuci mobil yang kini performanya membaik, setelah sempat turun dua tahun lalu. Demikian juga unit pangkas rambut dan toko koperasi. Keduanya mengalami fluktuasi, kadang naik kadang turun.

            Sementara itu ada unit usaha yang trennya malah cenderung surut yakni wartel. Sebenarnya, kondisi serupa juga jamak ditemui di koperasi lain. Penyebabnya adalah kian terjangkaunya harga hand phone dan makin murahnya tarif telepon seluler. Sehingga, pengguna wartel pun menyusut.

            Di luar unit bisnis berkinerja fluktuatif, ada satu bisnis yang terbilang stabil bahkan terus naik yakni USP. ”USP perkembangannya bagus dan tiap tahun kinerjanya meningkat,” kata Suprijatna. Tahun 2007 misalnya, pendapatan ditargetkan Rp 370 juta dan terealisasi Rp 483,4 juta atau 30,6% melebihi target. Hal sama juga terjadi tahun lalu. Pendapatan USP ditargetkan Rp 483,4 juta (2007) dan tercapai Rp 539,6 juta.

            Merespons kinerja USP yang kinclong, Koperasi Pussenif berusaha meningkatkan modal koperasi untuk menyuburkan USP. ”Pemupukan modal di Pussenif terus digalakkan dalam rangka kesejahteraan bersama,” kata Suprijatna. Tahun 2008 jumlah seluruh simpanan mencapai Rp 650,8 juta dengan simpanan pokok Rp 14,9 juta, simpanan wajib Rp 220,3 juta, dan simpanan wajib khusus Rp 415,6 juta.

            Sama seperti unit usaha, jumlah simpanan di Pussenif juga ada yang trennya naik, ada pula yang trennya turun. Seperti simpanan pokok, pada 2006 berjumlah Rp 15,2 juta turun menjadi Rp 15,1 juta dan turun lagi menjadi Rp 14,9 juta. ”Hal ini disebabkan berkurangnya anggota karena mutasi atau pensiun.”

Sedangkan simpanan wajib trennya meningkat karena adanya pembayaran  simpanan tiap bulan. Tahun 2006 jumlah simpanan wajib Rp 196,3 juta naik menjadi Rp 200 juta (2007) dan berkembang menjadi Rp 220,3 juta (2008). Tren menurun dialami simpanan wajib khusus dari Rp 460,5 juta (2006) menjadi Rp 447,5 juta (2007).

Untuk simpanan sukarela, besaran tiap anggota terhitung variatif. Ada anggota yang hanya memiliki simpanan sukarela Rp 6 ribu, tapi ada juga yang simpanan sukarelanya ratusan ribu, jutaan bahkan puluhan juta. Ada pula anggota yang jumlah simpanan sukarelanya mencapai ratusan juta yakni Rp 107 juta hingga Rp 210,7 juta.

 Perkembangan Kinerja Koperasi

(dalam rupiah)

Uraian	2006	2007	2008
Anggota	580 orang	588 orang	533 orang
Aset	2,66 miliar	3,79 miliar	4,35 miliar
Pendapatan		840 juta	871,7 juta
SHU	415 juta	425,1 juta	457,2 juta
Ekuitas	1 miliar	1,22 miliar	1,28 miliar

            Sebagai lembaga ekonomi koperasi, wajar jika Pussenif tidak hanya concern bisnis, tetapi juga fokus pada kesejahteraan anggota dengan memberi bantunan sosial seperti santunan kematian Rp 400 ribu kepada anggota, Rp 350 ribu kepada suami atau istri, Rp 300 ribu untuk anak anggota. Selain itu ada santunan opname bagi anggota dan keluarganya, biaya kecelakaan cacat, bingkisan hari raya, dan sumbangan ke lembaga lain. Pussenif juga memberikan beasiswa bagi anak anggota yang duduk di SD, SLTP dan SLTA.

Selain membantu, Koperasi Pussenif ternyata juga dibantu. Dalam upaya memberdayakan koperasi di Jawa Barat, tahun lalu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberikan bantuan sosial kepada Pussenif bersamaan dengan even Cooperative Fair. Kalau dilihat dari nominal, jumlah bantuan memang tidak seberapa. ”Tapi, kami bersyukur memperoleh bantuan ini, dan kami juga akan terus membantu anggota” kata Suprijatna. Bukankah tangan di atas memang lebih baik ketimbang tangan di bawah?

Produk Jasa KSP Hipmi

Koperasi simpan pinjam (KSP) Hipmi memiliki beberapa produk jasa di bidang simpanan dan pinjaman.

Pinjaman anggota tanpa agunan

Besaran plafond pinjaman hingga Rp 200 juta.

Pinjaman Pembiayaan Proyek

Besaran plafond pinjaman hingga Rp 1 miliar

Tabungan Pengusaha plus

Setoran awal Rp minimal Rp 250.000

Investasi Pasti plus

Produk tabungan berjangka

KSP HIPMI

Jl. Raya Pasar Minggu No. 1A Jakarta Selatan

Telp. 021 7988725 Fax 021 7972233

“Kompetensi Suatu Kebutuhan”

Hari-hari Setyo Heriyanto disibukkan dengan urusan sertifikasi kompetensi SDM koperasi atau SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Maklum, laki-laki berdarah Jawa ini didapuk menjadi Ketua LSP KJK (Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan). Demi sertifikasi, Setyo marathon berkeliling daerah mensosialisasikan urgensi kompetensi SDM dalam format workshop.

“Agar peserta tidak jenuh,” ujarnya di suatu pagi cerah di ruang kerjanya berpendingin di Gedung TPP KUKM, Jalan MT Haryono, Jakarta. Dari sosialisasi inilah, frame berpikir sebagian gerakan berubah.  “Sebelum ikut sosialisasi bilang sertifikasi mahal, setelah ketemu saya dan paham berubah pemikirannya menjadi kompetensi suatu kebutuhan,” jelas Setyo sumringah seraya menambahkan,”Kompetensi suatu kebutuhan.”

Pria berkacamata ini antusias memberikan gambaran detail program sertifikasi. “Kalau saya diajak berbicara tentang sertifikasi, saya senang. Ditanya bangun tidur pun siap, tak masalah,” kata dia terkekeh.

Sejarah LSP KJK

“Ada tiga penjuru yang bisa menunjukkan koperasi jasa keuangan (KJK) atau koperasi simpan pinjam (KSP) kinerjanya bagus yaitu rating untuk mengukur lembaga, penilaian kesehatan untuk usaha, dan sertikasi profesi untuk mengukur kapabilitas manusia yang menjadi pengelola koperasi. Yang belum ada selama ini sertifikasi kompetensi profesi,” jelas Setyo.

Oleh karena itu, tahun 2005 penyusunan standar kompetensi dimulai dengan mengadakan konvensi, diikuti sekitar 150 manajer koperasi dari tanah air. Mereka merumuskan dan menetapkan standar, disahkan Menteri Tenaga Kerja. Dan, pada April 2007 didirikan lembaga ini (LSP KJK) yang berkantor di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Tujuan LSP KJK ini, kata Setyo, untuk meningkatkan kualitas SDM, kualitas pengelolaan, kemampuan pelayanan, dan kepercayaan lembaga keuangan lain atau perbankan. “Intinya membuat pengelola kompeten. Namanya kompeten itu, orang tsb tahu pekerjannya, menyelesaikan tugas tepat waktu, menguasai pengetahuan, keterampilan, mampu menerapkan keterampilan, dan teknologi.”

Meski diprioritaskan untuk KJK, tetapi sertifikasi juga dibutuhkan pengelola di koperasi yang memiliki unit simpan pinjam (USP). “Karena, jasa keuangan itu masuk sektor moneter. Yaitu mengelola asset yang sangat likuid, mudah hilang, mudah diselewengkan. Jadi pengelolanya harus kompeten,” dalih Setyo.

Setelah LSP berdiri, program sertifikasi langsung dilaksanakan. “Begitu LSP dibentuk, langsung melakukan uji sertifikasi,  April 2007,” kata Setyo. Mengingat program baru, wajar jika sebagian kalangan kurang meresponsnya. “Kalau orang memandang dari sertifikasinya saja akan terasa berat. Tapi kalau dari manfaatnya di kemudian hari, benefit-nya lebih besar. Karena pekerjanya kompeten,” jelasnya.

Sehingga, untuk merubah pemahaman harus melalui sosialisasi. Sampai sekarang terus sosialisasi ke gerakan koperasi, induk, dan koperasi nasional. Sosialisasi berfungsi untuk menanamkan pemahaman bahwa kompetensi suatu kebutuhan terutama KJK.

Sebagian pegiat koperasi juga menganggap biaya sertifikasi menjadi beban. “Seharusnya tidak ada masalah dengan biaya. Misalnya biaya diklat manajer Rp 4 juta, uji Rp 2,5 juta, totalnya Rp 6,5 juta. Boleh saja bilang mahal. Tapi kredit macet atau nunggak 30% karena dikelola orang yang tidak kompeten pengurus koperasi tidak pernah bilang mahal,” kata Setyo gemas.

Biaya Sertifikasi

Menurut Setyo, biaya uji tergantung unit kompetensi yang diujikan. Untuk biaya diklat, besarnya berbeda-beda, tergantung lembaga diklat profesi (LDP) dan tempat diklat. Biaya uji sertifikasi untuk kasir (level II) Rp 1,25 juta, juru survey, tagih, juru buku, dan customer service (level 3) Rp 1,5 juta, analis pinjaman/pembiayaan, petugas pengendalian intern (level 4) Rp  1,75 juta, kabag pinjaman atau pembiayaan, kabag dana, dan kabag akuntansi (level 5) Rp 2 juta, manajer atau kepala cabang (level 6) Rp 2,5 juta. Sedangkan level 7 yaitu general manager (GM) Rp 4,5 juta. Konsultan koperasi (level 8) biaya uji Rp 7,5 juta.

Nah, mengenai lama diklat, sangat variatif tergantung posisinya. “Waktu diklat dan ujian bagi kasir selama empat hari. Juru buku diklat tiga hari diklat, ujian dua hari. Waktu diklat kabag empat hari dan ujian dua hari. Sedangkan manajer, diklat lima hari dan ujian tiga hari.”

Meski biayanya lumayan, dari tahun 2007 hingga sekarang (Februari 2010) yang ikut ujian kata Setyo sekitar 700 manajer dari Kopdit, KJKS, KSP, dan koperasi yang memiliki USP.

Uniknya lagi, ada sebagian peserta sertifikasi berasal dari koperasi kecil atau baru berdiri di Jawa Timur. “Karena mereka membutuhkan sertifikasi itu. Jadi standarnya itu satu kesatuan, memulai sampai mengakhiri pekerjaan. “

Berita sedihnya, dari 700 orang yang lulus hanya 17,8%. “Tapi yang full competence (lulus) sekitar 125 orang. Maksudnya mereka lulus 11 unit kompetensi sekaligus,” jelas Setyo. Dikatakan Setyo, salah satu sebab banyaknya peserta yang tidak lulus karena selama ini mereka bekerja tanpa standar. “Seharusnya, koperasi berdiri sudah ada standar, sehingga bisa langsung jalan. Yang terjadi sekarang, banyak koperasi berdiri, berjalan di area bawah standar.”

Nah, setelah manajer atau pengelola koperasi lulus sertifikasi, kata Setyo, akan terjadi perubahan. Intinya terjadi peningkatan kinerja. Misalnya, manajer yang dulunya tidak bisa menyusun rencana strategis sekarang bisa. Selain itu juga ybs mampu menyusun peraturan-peraturan khusus internal, bisa menjadi motivator untuk memotivasi karyawan, bisa mengawasi anak buah, bisa membuat perjanjian kredit, perjanjian pengikatan agunan, bisa mengamankan asset dan infrastruktur, bisa menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan lain, mengerti negosiasi. Karena negosiasi penting bagi manajer dalam menetapkan pinjaman, menetapkan suku bunga. Selain itu juga bisa presentasi,” jelas Setyo.

Selain itu, sertifikasi juga meningkatkan kepercayaan bank. “Di Wonosobo, ada koperasi yang manajernya bersertifikat, waktu mengajukan kredit ke bank tidak dikenakan agunan. Tapi, ini baru diakui beberapa bank,” ujarnya.

Selain memberikan benefit bagi lembaga, sertifikasi juga menambah nilai diri pengelola. “Kalau kinerjanya bagus, salary akan mengikuti,” jelas Setyo. Selain itu, peluang bekerja di koperasi yang bagus juga terbuka lebar.  “Sertifikasi ini diakui koperasi. Karena yang membuat juga mereka sendiri mewakili induk-induk koperasi seperti Inkowan, IKSP, Inkopdit, IKP-RI, KJKS.”

Bank Jabar Hanya Sanggup Salurkan KUR Rp 750 Miliar

Sebagai langkah preventif atas kekacauan administrasi dikarenakan ditunjuk sebagai satu-satunya bank penyalur KUR di Banten dan Jawa Barat, Bank Jabar menyatakan hanya sanggup menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) Rp 750 juta. Padahal, bank pembangunan daerah di Jawa Barat ini sebelumnya menargetkan penyaluran KUR tahun ini Rp 1 miliar.

“Untuk di luar Banten dan Jawa Barat, kami tidak menyalurkan,” kata Direktur Umum Bank Jabar Agus Ruswendi. Meski hanya sanggup menyalurkan Rp 750 juta, kata Agus, tapi jika telah dikucurkan pada semester pertama atau paling lambat triwulan ketiga, maka sisa dana KUR akan disalurkan. “Kalau masih ada ruang ruang baru kami ajukan tambahan.” Terlebih, kata dia, persyaratan KUR tahun ini lebih fleksibel ketimbang sebelumnya. Misalnya pemilik kartu kredit bisa memperoleh KUR dan plafond kredit pun berkisar dari Rp 5 juta hingga Rp 500 juta.

Kemenkop Ajukan Tambahan Anggaran Rp 1 Triliun

Guna meningkatkan kualitas produk dan kemampuan SDM pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (KUMKM), Kementerian Negara Koperasi dan UKM akan mengajukan tambahan anggaran Rp 1 triliun melalui APBN. “”Anggaran kita di APBN sekarang lebih kecil daripada anggaran tahun lalu yang mencapai Rp 849,7 miliar,” ungkap Menteri Koperasi Syarifuddin Hasan, “Kami sedang melaksanakan proses pengajuan usulan tersebut,” imbuhnya

Penambahan anggaran tersebut ditujukan untuk menghadapi persaingan global dalam pelaksanaan perdagangan bebas Asean dengan China (Asean China Free Trade Agreement/ACFTA). Diakui Syarif, masih banyak koperasi dan UKM yang dikelola seadanya. Tanpa pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah, dikhawatirkan akan gulung tikar. “Kita tidak mau ACFTA merugikan koperasi dan UKM, justru harus sebaliknya, yaitu bisa mendatangkan keuntungan,” harapnya.

Selain untuk menghadapi ACFTA, tambahan anggaran juga dialokasikan untuk pengembangan ekonomi kreatif, usaha maupun peningkatan  atau revitalisasi pasar tradisional. Sjarif berharap, para pedagang kecil bisa terus menjalankan usahanya. “Pasar kan sentra kegiatan pedagang kecil, otomatis kondisinya harus baik kalau tidak mau ditinggalkan konsumen,” jelasnya. Dalam periode 2010-2014, Kemenkop UKM menargetkan revitalisasi 540 pasar tradisional di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Revitalisasi, kata Sjarif, dilakukan bersinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. “Jadi tidak hanya mengandalkan APBN, tapi APBD juga,” sergahnya. Tahun lalu, Syarif mengungkapkan, Kementerian KUKM telah menerima dana stimulus Rp 100 miliar untuk merevitalisasi 90 pasar tradisional dan merelokasi pedagang kreatif lapangan.
Sjarifuddin Hasan berjanji jika jumlahnya sesuai dengan pengajuan, maka secara sistemamtis akan banyak daerah yang menerimanya. Sebab, APBN-P dialokasikan untuk menyentuh semua pengembangan usaha maupun program yang mampu memberi nilai tambah bagi KUMKM.

Dana operasional Kemenkop tahun ini sebesar Rp733 miliar. Jika pemerintah menyetujui usulan tambahan dana, maka jumlahnya menjadi Rp 1,7 triliun. Namun, APBN-P tersebut belum bisa dipastikan positif akan diterima Kementerian Keuangan.

Target 2010 Realistis

 

 “Kami tidak muluk-muluk menyusun target tahun ini, hanya 15% dari realisasi tahun lalu,” kata Ketua KSU Tunas Jaya H. Sugiharto menambahkan,” InsyaAllah target tahun ini bisa kita capai”.

H. Sugiharto menjamu sejumlah tamu undangan di ruangan lapang, Ahad pagi (7/2). Pembicaraan mengalir seputar kondisi koperasi terakhir di tanah air. Maraknya minimarket modern yang membuat nafas warung-warung kecil sesak nafas, misalnya. Obrolan pagi itu menjadi agak serius dengan hadirnya ‘narasumber’ Ir. Yuliani dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM DKI Jakarta. Pembicaraan yang menghangat harus di-cut.  Rapat anggota tahunan (RAT) KSU Tunas Jaya akan dimulai. Mereka pun bubar menuju ruang sebelah, auditorium Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat.

Deretan tamu undangan yang terdiri dari Ir. Yuliani dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM DKI Jakarta, H. Soepriyono mewakili IKSP, Ketua Pusat KSU DKI Jakarta H. Nursalim Rendusara, serta Hj. Dina Latifah dari Dekopinda Jakarta Pusat duduk di kursi busa di barisan depan.

Sekitar  500  orang peserta RAT menyimak pembukaan RAT. Sebagai uraian pembuka, Ketua KSU Tunas Jaya memaparkan raihan kinerja setahun. “Selama 2009 terjadi beberapa kejadian penting, salah satunya penggusuran pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi anggota koperasi. Sehingga berpengaruh pada usaha anggota dan berdampak ke koperasi,” kata H. Sugiharto. Akibatnya, target tahun 2009 tidak tercapai.

Terkaparnya sebagian usaha anggota yang menjadi PKL mengantarkan capaian pendapatan 2009 hanya 90% dari yang direncanakan. Untunglah perolehan SHU nyaris mencapai target yakni 96%. Meski demikian, masih ada hal yang melegakan. “Alhamdulillah jumlah anggota baru masuk 81 orang, sehingga jumlah anggota keseluruhan 1.709 orang. Asset juga naik tipis sebesar 15,6% dari Rp 18 miliar (2008) menjadi Rp 20,9 miliar (2009). Ekuitas juga, menanjak 9%dan volume pinjaman terkerek 11%.

Bercermin pada capaian kinerja 2009, rencana kerja tahun 2010 disusun lebih realistis. “Kami tidak muluk-muluk dalam membuat target tahun ini,” jelas Sugiharto. Bidang organisasi, koperasi yang berlokasi di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat ini akan mengadakan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan. Tunas Jaya juga akan mengurangi terbitan Warta Tunas Jaya dari dua bulanan menjadi triwulan. Menambah jumlah anggota dari 1.709 orang menjadi 1.800 orang serta mengadakan studi banding.

Bidang usaha, Tunas Jaya akan membina usaha anggota, meningkatkan kinerja USP syariah, meningkatkan kualitas pelayanan, menambah omset toko menjadi Rp 2,4 miliar, meningkatkan volume pinjaman USP menjadi Rp 30 miliar, menargetkan pendapatan jasa USP Rp 5,2 miliar, pendapatan waserda Rp 54 juta, jasa laundry Rp 12 juta, serta pendapatan lain Rp 90 juta.

Dalam permodalan dan keuangan, akan menambah modal penyertaan Rp 50 ribu per orang yang diambil dari SHU anggota. Juga menargetkan penambahan modal dari tabungan dengan total jenderal Rp 24 miliar dan tabungan wajib khusus Rp 900 juta. Selain itu, Tunas Jaya akan mencari tambahan kredit program pemerintah dan lembaga keuangan sebesar Rp 1,5 miliar. Hal lain yang akan ditempuh guna memperkuat modal adalah melakukan penagihan piutang lambat dan kredit macet, menjaga likuiditas koperasi di kisaran 150 hingga 200 persen, serta memproteksi harta koperasi dengan asuransi kebakaran.